Minggu, 23 September 2012

Latar Belakang Posdaya

   Sejak terjadinya krisis ekonomi dan politik di Indonesia yang dimulai tahun 1997, keadaan bangsa Indonesia berada pada momen kebangkitan sekaligus kemerosotan. Momentum ini jika tidak segera ditangani dikhawatirkan akan melahirkan bentuk kemiskinan kompleks. Faktanya sejak tahun 1997, pembangunan ekonomi Indonesia secara kuantitas telah menunjukkan perbaikan. Akan tetapi data tersebut dalam analisis para ekonom terkesan kering dari realitas yang sebenarnya.
    Pembangunan ekonomi yang cukup tinggi di Indonesia, mampu menyelematkan bangsa ini dari krisis kedua, akan tetapi pembangunan ini terkesan semu, karena hanya dapat dinikmati oleh sebagian kaum. Hingga muncul wacana pembangunan inklusif, yang menitikberatkan pembangunan secara menyuluruh dan saling terintegrasi dengan seluruh kebutuhan masyarakat Indonesia.
    Tahun 2005, deklarasi Millenium Developments Goal’s (MDG’S) di Amerika Serikat turut didukung oleh Indonesia melalui persetujuan Presiden. Deklarasi tersebut menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah bangsa. Akan tetapi implikasi dari deklarasi ini harus ditindaklanjuti hingga bentuk kongkrit lapangan. Yayasan Damandiri sebagai salah satu pihak yang juga turut terlibat dalam deklarasi tersebut, memulai gagasannya dengan membentuk Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) sebagai cara membangun masyarakat dari bentuk mikro sosial (baca Keluarga).
    Posdaya yang mulai dipelopori oleh Yayasan Damandiri pada tahun 2007, mulai dijalankan dengan melibatkan Perguruan Tinggi, Pemerintah, dan Lembaga Masyarakat dalam rangka mencapai pembangungan bangsa Indonesia yang didasari pada ikhtiar menghidupkan kembali delapan fungsi keluarga yakni, (1). Agama, (2). Cinta Kasih, (3). Perlindungan, (4).Reproduksi & Kesehatan, (5). Pendidikan, (6). Sosial Budaya, (7). Ekonomi & Wirausaha, (8). Lingkungan.
LANDASAN KEBIJAKAN
1.    UUD 1945
2.    Inpres No. 3 Tahun 2010

Tidak ada komentar:

Posting Komentar